Baru-baru ini, sebuah video viral di media sosial menampilkan keluhan warga pesisir Ampenan, Kota Mataram, terkait ketidakadilan distribusi bantuan rumah layak huni. Dalam video tersebut, sejumlah warga menyampaikan kekecewaan karena merasa diabaikan dalam program perumahan dari pemerintah daerah, meskipun tinggal di kawasan rawan bencana dan kondisi ekonomi memprihatinkan.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram angkat suara. Kepala Disperkim melalui juru bicaranya menjelaskan bahwa pendataan penerima bantuan dilakukan secara transparan berdasarkan verifikasi lapangan dan usulan dari kelurahan setempat. “Kami memastikan bahwa bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria, termasuk status kepemilikan lahan dan tingkat kerentanan sosial,” ujarnya.
Namun, pihak Disperkim juga mengakui adanya kemungkinan kendala teknis atau miskomunikasi di tingkat bawah yang menyebabkan sebagian warga merasa tidak terjangkau. Oleh karena itu, mereka membuka saluran pengaduan langsung bagi warga yang merasa belum terdata agar dapat diverifikasi ulang. “Kami mengajak masyarakat untuk aktif berkoordinasi dengan RT/RW dan lurah setempat jika merasa berhak atas bantuan,” tambahnya.
Isu ini menjadi sorotan penting mengingat wilayah pesisir Ampenan rentan terhadap abrasi dan banjir rob, sehingga percepatan peningkatan kualitas hunian sangat dibutuhkan. Di tengah dinamika sosial perkotaan yang kompleks, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan perumahan yang adil dan berkelanjutan. Untuk Anda yang ingin melepas penat setelah mengikuti isu-isu serius seperti ini, kunjungi Indobet dan nikmati sajian kuliner Mediterania yang menenangkan.
